Meng-adil-i Sejarah 1965 – Penutup

Page 6 : 6

Penutup

Sejarah 1965 adalah salah satu dari sekian banyaknya sejarah kekerasan (history of violence) yang telah terjadi di negeri ini. Dalam penutup tulisan ini saya ingin mengajak pada seluruh masyarakat Indonesia untuk menyikapi sejarah atau tragedi 1965 secara adil.

ADILLAH PADA SEJARAH!

Hingga sampai saat ini saya sering merasakan kekecewaan yang mendalam akibat perlakuan segelintir orang, kelompok ataupun aparat negara yang begitu sensitif sehingga mudah melakukan kekerasan dengan mengatasnamakan ideologi, golongan ataupun agama.

Lalu bagaimana untuk mencapai tujuan tersebut. Kita harus sadar bahwa perlu usaha yang keras untuk mencapainya. Mengingat 32 tahun masa kepemimpinan rezim orde baru bukanlah masa yang sebentar. Telah banyak hal yang dilakukan oleh rezim untukmencekoki masyarakat tentang kekejaman komunisme. Doktrin-doktrin “hantu komunis” selalu disiarkan setiap waktu, setiap detiknya. Setiap malam 30 September rakyat harus disuguhi dengan adegan-adengan sadis yang tergambar dalam film pengkhianatan PKI 1965. Pelarangan ajaran komunisme juga kemudian dilembagakan dalam setiap peraturan-peraturan pemerintah. Melalui dunia pendidikan, buku-buku pelajaran sejarah dari semua jenjang pendidikan menggunakan kurikulum yang dibuat oleh pemerintah. Ujung dari segala doktrin tersebut kemudian adalah pembenaran untuk melakukan penindasan dan kekerasan terhadap mereka yang dianggap kiri.

Setelah rezim Orde Baru tumbang pada 1998, seharusnya ini menjadi kabar gembira bagi kita. Terbuka kesempatan kita kini untuk menjelaskan secara jelas-jelasnya mengenai peristiwa G30S. Terbukti telah dilakukan beberapa upaya untuk menyikapi peristiwa tersebut. Pertama, telah banyak sekarang literatur-literatur dari berbagai versi—tentunya tidak akan mungkin bisa beredar ketika rezim Orde Baru masih berkuasa—yang menggambarkan peristiwa tersebut. Kedua, untuk menegakkan keadilan telah didirikan tim pencari fakta tentang pelanggaran-pelanggaran HAM yang telah dilakukan oleh rezim Soeharto.

Semua usaha di atas tidak akan berarti tanpa peran serta dari pemerintah dan masyarakat itu sendiri untuk menghapus segala bentuk kekerasan tersebut. Pemerintah, sebagai institusi penegak hukum, harus menegakkan hukum dan keadilan terhadap para pendosa yang telah melakukan kekerasan, entah mereka yang mengatasnamakan ideologi, golongan ataupun agama. Rekonsiliasi sebagai upaya alternatif pun tak ada artinya tanpa penegakkan hukum oleh pemerintah. Rekonsiliasi hanya lelucon saja. Sudah tugas negara untuk mendirikan hukum, mendirikan keadilan bagi rakyatnya sendiri. Apa persoalan rekonsiliasi? Persoalan maaf-memaafkan? Yang terpenting adalah hukum harus didirikan, keadilan didirikan, Hak Asasi Manusia didirikan, itulah persoalan yang harus dilakukan oleh negara.

Begitu pula peran dari masyarakat. Masyarakat memiliki tugas yaitu menumbuhkan budaya literasi. Budaya literasi ini sangatlah penting. Terutama budaya membaca yang memang masih sangat kurang dalam kehidupan keseharian masyarakat kita. Dalam menjelajahi sejarah G30S tidaklah cukup bagi kita memahami sejarah tersebut hanya pada satu sudut pandang (versi) saja. Apalagi hanya menelan dari sudut pandang yang telah dibuat oleh rezim militer orde baru, yang meyakini bahwa “hantu komunis” itu berkeliaran dan pantas untuk ditindak dengan kekerasan. Namun, setelah kini muncul banyak buku-buku yang menceritakan persitiwa tersebut dari bermacam sudut pandang, peneliti, saksi, bahkan pelakunya.

Tugas kita adalah dengan membacanya, kemudian mampu menganalisisnya dan mendapatkan pemahaman baru tentang apa yang sebenarnya terjadi, bagaimana, mengapa, dan apa akibatnya yang dirasakan kemudian oleh bangsa. Hal penting yang saya ingin sampaikan adalah agar tidak ada lagi pembenaran untuk melakukan kekerasan terhadap bangsa sendiri. Sudah saatnya bangsa Indonesia menoleh pada era baru. Menjadi bangsa yang peduli pada sejarah bangsanya sendiri. Menjadi bangsa yang menghargai sesama warganya, entah dari bermacam ideologi, golongan, ataupun agama apapun. Namun apabila perubahan itu tidak pernah dilakukan, itu sama saja bangsa ini sudah membiarkan kekerasan-kekerasan menjadi budaya yang biasa terjadi.

Daftar Pustaka

AD   AM, Asvi Warman. 2006. Soeharto File : Sisi Gelap Sejarah Indonesia. Yogyakarta: Penerbit Ombak.

_____. 2009. Pelurusan Sejarah Indonesia. Yogyakarta: Penerbit Ombak.

ANDERSON, Benedict. “How Did Generals Die?”, dalam Journal Indonesian Studies (Cornell University).

BADIL, Rudi, et.al. 2009. Soe Hok Gie. Sekali Lagi; Buku, Pesta, dan Cinta di Alam Bangsanya. Jakarta: PT Gramedia

BASWIR, Revrisond. 2008 “Ekonomi Kerakyatan vs Neoliberalisme”, dalam situs Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan UGM.

DAHM, Bernard. 1987. Sukarno dan Perjuangan Kemerdekaan, Jakarta: LP3ES

RANSOM. David. 2006. “Mafia Berkeley dan Pembunuhan Massal di Indonesia”, dalam majalah Ramparts (2006).

RIDWAN, Nur Khalik. 2008. “Menjelang Seabad NU: Di Tengah Neoliberalisme Masyarakat Nahdliyin Mau Ke Mana?”,dalamJurnal Mandatory edisi 4/2008.

VLEKKE, Bernard H.M. 2010. Nusantara : Sejarah Indonesia. Jakarta: PT Gramedia.

WARDAYA, F.X. Baskara Tulus. 2008. Bung Karno Menggugat!; Dari Marhaen, CIA, Pembantaian Massal ’65 HinggaG30S.Yogyakarta: Galangpress.

=======================================================================================================

[1] Pada jaman Orde Baru dikenal Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa (PSPB). Pendidikan sejarah semacam ini dilatarbelakangi oleh hasrat Presiden Soeharto agar pelajaran sejarah tidak sekadar mengajarkan pengetahuan sejarah belaka, melainkan juga menanamkan nilai-nilai perjuangan bangsa dalam hati siswa. Dalam Asvi Warman Adam., Pelurusan Sejarah Indonesia (Penerbit Ombak. Yogyakarta, 2009), hal.xxxv.

[2] Adam (2009:3).

[3] Pemerintah Orde Baru menggunakan istilah G30S, kemudian mereka menambahkan PKI dibelakangnya. Istilah G30S/PKI lebih merupakan sebuah stigma buruk untuk menyudutkan bahwa PKI yang menjadi dalang peristiwa itu, hal ini sangat lazim digunakan pada masa Orde Baru. Selain G30S/PKI, juga digunakan istilah Gestapu 1965, kepanjangan dari Gerakan September 30. Istilah ini sering dikatikan dengan nama organisasi militer milik Nazi, Gestapo. Istilah Gestok atau Gerakan Satu Oktober lebih dipilih oleh Presiden Sukarno. Ia mengajukan argumen bahwa penculikan itu terjadi pada tanggal 1 Oktober dini hari. Jadi, tidak tepat jika dikatakan sebagai Gerakan 30 September. Dalam penulisan ini akan digunakan istilah G30S, merujuk pada pengumuman LetkolUntung di RRI yang menyebut gerakannya sebagai Gerakan 30 September.

[4] Adam (2009:15).

[5] Dalam F. X. Baskara Tulus Wardaya, Bung Karno Menggugat!; Dari Marhaen, CIA, Pembantaian Massal ’65 Hingga G30S (Yogyakarta: Galang Press, 2008), hal.75.

[6] Salah satunya adalah tulisan Benedict Anderson, “How Did Generals Die?”, dalam Journal Indonesian Studies (Cornell University) menjelaskan tentang kebohongan seputar hasil visum dari para jenderal yang terbunuh. Apa yang sebelumnya di gambarkan oleh koran-koran angkatan darat seperti, Berita Yudha dan Angkatan Bersendjata,jasad jenderal digambarkan sudah mengalami penyikasaan yang begitu sadis seperti pencongkelan mata, alat kelamin terpotong, ternyata berbeda dengan hasil visum para dokter. Bahkah tindakan sadis yang digambarkan tadi tidak ada karena sebagian besar para jenderal tewas karena luka tembakan.

[7] Bernard Dahm, Sukarno dan Perjuangan Kemerdekaan (Jakarta: LP3ES, 1987), hal.xlv.

[8] Rudi Badil, “Di Sekitar Demonstrasi-demonstrasi Mahasiswa di Jakarta”, dalam Soe Hok Gie. Sekali Lagi: Buku, Pesta, dan Cinta di Alam Bangsanya (PT Gramedia, Jakarta), hal.452

[9] Bernard H. M. Vlekke, Nusantara : Sejarah Indonesia, terj., (Jakarta : PT Gramedia, 2010), hal.100.

[10] Revrisond Baswir, “Ekonomi Kerakyatan vs Neoliberalisme” (2008), dalam situs Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan UGM.

[11] David Ransom, “Mafia Berkeley dan Pembunuhan Massal di Indonesia” (2006), dalam majalah Ramparts, hal.3-10. Buku ini bermula ketika majalahRamparts menugaskan David Ransom untuk menyelidiki isu tentang “ mafia Berkeley” dan peranannya dalam pembunuhan massal di Indonesia pada tahun 1965. Penyelidikan itu kemudian dipublikasikan dan dimuat dalam majalah Ramparts pada bulan Oktober 1970.

Dapat diakses http://www.scribd.com/doc/13163935/Mafia-Berkeley-Dan-Pembunuhan-Masal-Di-Indonesia

[12] Nur Khalik Ridwan, “Menjelang Seabad NU: Di Tengah Neoliberalisme Masyarakat Nahdliyin Mau Ke Mana?” (2008), dalam Jurnal Mandatoryedisi 4/2008.

Dapat diakses di http://www.ireyogya.org/mandatory/Mandatory4%20Nur%20Khalik%20Ridwan.pdf.

[13] Ransom (2006:22-23).

[14] Film ini diproduksi pada tahun 2003 oleh Off Stream bekerja sama dengan The Australian Film Finance Corporation. Film dokumenter tentang G30S ini lebih cocok disebut sebagai film tandingan versi Orde Baru. Film ini bercerita tentang peristiwa G30S menurut mereka yang pernah menjadi korban rezim Orde Baru.

One thought on “Meng-adil-i Sejarah 1965 – Penutup

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s