Page 2 : 6

Peristiwa G30S dan Versinya

Peristiwa G30S[3] merupakan salah satu peristiwa sejarah yang paling sering disinggung untuk diluruskan sejarah. Salah satu alasannya adalah peristiwa ini selalu dikaitkan dengan proses naiknya Soeharto menjadi Presiden menggantikan Sukarno. Dan, setelah ia turun jabatan berbagai tuntutan untuk meluruskan sejarah G30S bermunculan. Salah satunya muncul dari para korban politik sang Jenderal Besar semasa berkuasa. Ada tiga alasan yang bisa melatarbelakangi tuntutan tersebut. Pertama, mereka memang ingin meluruskan apa yang sebenarnya terjadi disekitar peristiwa G30S. Kedua, mereka ingin membersihkan nama baik mereka dari stigma-stigma pemberian Orde Baru. Ketiga, mereka yang sakit hati terhadap Soeharto, kemudian ingin “balas dendam” dengan membukakedok siapa Soeharto selama ini.

Usulan pelurusan sejarah peristiwa G30S juga tidak terlepas setelah munculnya berbagai versi mengenai peristiwa G30S yang ditulis oleh para ahli-ahlis sejarah. Sejarah G30S mungkin merupakan salah satu peristiwa sejarah yang paling banyak memiliki versi sejarah dibanding lainnya. Sedikitnya ada lima versi yang telah beredar selama ini.

Versi pertama adalah versi pemerintah Orde Baru. Versi ini adalah versi tunggal yang (harus) diakui dan ajarkan di sekolah sekolah. Menurut versi Orde Baru Peristiwa G30S adalah sebuah kudeta yang dilancarkan oleh Partai Komunis Indonesia (PKI) terhadap Pancasila.

Versi kedua adalah hasil penelitian yang dilakukan oleh Ben Anderson dan Ruth McVey (keduanya sejarawan dari Cornell University). Hasil penelitian mereka ditulis dalam sebuah kertas kerja berjudul Prelimenary Analysis of the October 1, 1965; Coup in Indonesia atau dikenal dengan Cornell Paper. Ben Anderson, dkk., berkesimpulan bahwa peristiwa G30S merupakan puncak konflik intern di tubuh Angkatan Darat. Sedangkan Prof. Wertheim, seorang sejarawan Belanda, selain mendukung tesis tersebut juga menambahkan keterlibatan Sjam Kamaruzjaman sebagai agen rangkap/ganda (double agent) yang bekerja untuk PKI dan AD.

Versi keempat adalah versi yang ditulis oleh John Hughes dan Antonie C Dake. Menurut mereka Sukarno adalah otak di balik gerakan ini. G30S adalah skenario yang dipersiapkan Sukarno untuk melenyapkan oposisi sebagian perwira tinggi AD. Pada akhirnya kesimpulan ini mendapatkan pertentangan keras dari keluarga Sukarno.

Versi kelima berasal dari pandangan Peter Dale Scott yang menyatakan bahwa ada keterlibatan pihak asing dalam Peristiwa G30S. Mereka menuding keterlibatan agen intelejen Amerika Serikat yaitu CIA yang merancang sebuah konspirasi dengan tujuan untuk menggulingkan kekuasaan Presiden Sukarno. CIA dianggap bekerja sama dengan sebuah klik Angkatan Darat untuk memprovokasi PKI.

Selain meninggalnya korban dari para perwira tinggi Angkatan Darat yang diculik, terjadi pula pembunuhan massal terhadap orang-orang yang dianggap terlibat dalam G30S maupun simpatisan PKI. Jumlah manusia yang terbunuh pun diperkirakan mencapai ratusan ribu hingga jutaan jiwa. Setelah berkuasa penuh atas kendalo pemerintahan, Pemerintah Soeharto melakukan pembuangan terhadap tahanan-tahanan politik (tapol) ke Pulau Buru. Akibatnya juga dirasakan pula oleh keturunan mereka yang harus mengalami ketidakpastian hidup akibat menyandang cap sebagai anak eks-komunis atau tapol. Ketiga kejadian tersebut oleh Asvi Warman Adam disebut sebagai trilogi karya utama rezim Soeharto.[4]

Yang jelas, di masa mendatang, versi pertama tampaknya harus ditinjau kembali, paling tidak dilengkapi dengan berbagai versi lainnya.

Secara garis besar, saya menggambarkan bahwa tragedi 1965 adalah sebuah peristiwa yang menjadi titik awal lahirnya “Indonesia Baru”, yaitu Indonesia yang berbeda dengan karakter bangsa Indonesia ketika didirikan. Semua akan dijelaskan dalam tulisan ini selanjutnya.

Peristiwa 1965 adalah puncak dari segala konspirasi yang telah dipersiapkan untuk menjatuhkan kekuatan politik bangsa ini. Akhir dari kisah Revolusi yang telah dikibarkan oleh Presiden Sukarno. Seperti kata Pramoedya Ananta Toer, menggambarkan situasi politik Indonesia tahun 1960-an tidak bisa dilepaskan dari konteks Perang Dingin. Perang Dingin telah memecah dunia menjadi dua polar (kutub/blok) besar. Blok pertama adalah blok barat yang dipimpin Amerika Serikat (AS), dan blok timur yang dikomandoi oleh Uni Soviet. Amerika Serikat (blok barat) dengan ideologi kapitalismenya, sedangkan Uni Soviet (blok timur) dengan ideolgi komunis.

Presiden Indonesia kala itu, Sukarno, adalah seorang nasionalis sejati. Sukarno sejak muda telah membenci sistem kapitalisme bersama dengan imperialismenya. Bagi Sukarno kapitalisme beserta imperialisme-nya adalah penyebab utama bangsa Indonesia melarat selama ratusan tahun, maka dari itu stelsel itu harus dihancurkan. Sedangkan di sisi lain Sukarno adalah seorang pengagum komunisme (marxisme) sejak masih muda—pada tahun 1926 Sukarno pernah menulis salah satu karya besarnya berjudul Nasionalisme, Marxisme, Islamisme. Namun, penyampaian yang bertolak belakang antara dua ideologi besar ini tak membuat Sukarno harus memusuhi AS dan begitu dekat dengan Uni Sovyet. Sukarno sendiri memiliki cita-cita untuk mendamaikan pertikaian mereka dan menjalin persahabatan antara Indonesia dengan kedua negara. Hal ini kemudian dibuktikan dengan kunjungan Sukarno ke AS dan Uni Sovyet pada medio 1956-1957 disusul kemudian dengan mengunjungi RRC.

Namun sikap netral Sukarno ini dipandang sinis oleh AS. Dalam politik “domino” sebuah negara harus memilih salah satu blok. AS sendiri takut negara yang memilih sikap netral akan mudah jatuh ke tangan blok komunis. Pandangan ini juga diamini oleh George Mc T. Kahin. Menurut Kahin[5], bagi AS suatu negara yang menganut paham netralitas dalam kebijakan luar negerinya, sengaja atau tidak sengaja akan menjadi pendukung Blok Komunis (Uni Sovyet). Pandangan tersebut memang terlalu sederhana, namun ketika itu dipercayai betul.

Amerika yang mulai khawatir jika Indonesia jatuh ke tangan komunis mulai melancarkan gerakannya melalui campur tangan agen intelenjennya, CIA. Mereka mendukung gerakan makar yang dilakukan oleh Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia/Perjuangan Rakyat Semesta (PRRI/Permesta) di Sumatra dan Sulawesi. Keterlibatan AS ini kemudian diketahui oleh Sukarno sehingga menimbulkan kekecewaan pada AS, negara yang sebenarnya ia ingin pertemani. Namun, kisah AS tidak berhenti begitu saja, melalui sekutu terdekatnya, Inggris, mereka mulai melancarkan manuver-manuver baru lainnya. Inggris kemudian mendeklarasikan pembentukan negara Malaya (Malaysia). Pembentukan negara ini menurut Sukarno merupakan sebuah bentuk ancaman yang berbahaya bagi Indonesia. Sukarno pun membalas dengan mendeklarasikan Gerakan Ganyang Malaysia.

Sedangkan di Indonesia terdapat tiga kekuatan besar ketika itu, yaitu Presiden Sukarno, Angkatan Darat (AD), dan PKI. PKI sebagai pendukung Soekarno di bidang kekuasaan politik dan AD menjadi kekuatan Soekarno dalam menjalankan Demokrasi Terpimpin. Persoalan muncul ketika adanya perbedaan ideologi dan sudut pandang antara AD dan PKI. PKI tetap dipertahankan oleh Soekarno karena la tidak memiliki organisasi pendukung sehingga membutuhkan PKI sebagai pengimbang posisinya dengan AD.

Partai Komunis Indonesia (PKI) ketika itu adalah partai komunis terbesar di dunia di luar Uni Sovyet dan RRC. Jumlah anggotanya mencapai 3 juta, belum lagi ditambah organisasi lain yang berada di bawahnya (onderbouw) yang kira-kira mencapai 20 juta simpatisan. Angkatan Darat khawatir dengan kekuatan PKI yang semakin besar, apalagi ditambah dengan perolehan suara PKI yang begitu dominan pada Pemilu daerah 1957. Sukarno sendiri menganggap PKI adalah partner yang pas untuk melanjutkan cita-cita revolusinya.

Puncak dari perseteruan tiga kekuatan besar ini adalah peristiwa 30 September 1965 ketika enam Jenderal AD dan seorang perwira menengah diculik dan kemudian ditemukan tewas dalam sebuah sumur di daerah Lubang Buaya, Jakarta Timur. Dan semenjak tragedi itu, bola panas berada di tangan Angkatan Darat. Sebagai institusi penjaga keamanan dan sekaligus pihak yang merasa “terzalimi”, AD menjadi satu-satunya kekuatan yang kemudian berkuasa mulai saat itu. Posisi Sukarno yang dianggap dekat dengan PKI dijadikan senjata oleh AD untuk menuduh Sukarno ikut terlibat dalam G30S. PKI sendiri dijadikan sebagai tersangka, dalang pembunuhan, sehingga harus disingkirkan.

Setelah AD di atas angin dan berkuasa, mereka kemudian memainkan perasaan masyarakat, dengan segala konspirasi, kebohongan, dan kontrol publik[6], sehingga rakyat menyalahkan keduanya sebagai aktor antagonis penyebab seluruh masalah. Sejak saat itu kebencian masyarakat terhadap PKI mulai memuncak. Dimana-mana demonstrasi menuntut pembubaran PKI pecah. Sukarno sendiri dengan ngototnya tetap menolak membubarkan partai berlambang palu arit tersebut. Sukarno beralasan dalam buku Bernard Dahm, Sukarno dan Perjuangan Kemerdekaan, “Kita tidak dapat menghukum suatu partai secara keseluruhan karena kesalahan beberapa orang.” Dahm sendiri berpendapat seharusnya Sukarno bisa melakukan hal itu seperti yang dilakukan Sukarno ketika melarang PSI dan Masyumi yang mengangkat senjata melalui PRRI. Namun menurut Sukarno kedua hal itu adalah berbeda. Bagi Sukarno, “Masyumi dan PSI telah merintangi penyelesaian revolusi Indonesia. Sedangkan PKI merupakan pelopor kekuatan-kekuatan revolusi. Kami membutuhkannya bagi pelaksanaan keadilan sosial dan masyarakat yang makmur.”[7]

Penolakan membubarkan PKI ternyata konsisten dijalankan oleh Sukarno. Salah satu sikap kontroversialnya adalah membentuk Kabinet Dwikora dimana masih banyak figur-figur PKI mengisi pos-pos menteri di kabinet. Soe Hok Gie dalam catatan hariannya menuliskan bahwa rakyat ketika itu sangat kecewa dengan komposisi baru Kabinet Dwikora. Hal itu tidak lain karena diritulnya menteri-menteri yang anti-Gestapu dan semakin kuatnya menteri-menteri Gestapu dalam pemerintahan.[8]

Pada akhirnya Soeharto berhasil “memaksa” Sukarno untuk menandatangani Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar) yang memberikan kendali pemerintahan kepadanya. Langkah pertama yang dilakukan Soeharto kemudian adalah membubarkan PKI dan menangkapi anggota-anggota PKI termasuk para menteri di Kabinet Dwikora—sesuatu yang bertentangan dengan Sukarno. Kemudian terjadilah pembunuhan massal besar-besaran terhadap para simpatisan komunis hingga pada akhirnya Soeharto naik tahta menjadi Presiden Indonesia.

Artikel Terkait :

Meng-adil-i Sejarah 1965 – Indonesia Setelah 1965: Lahirnya “Indonesia Baru”

Meng-adil-i Sejarah 1965 – 2. Neokolonialisme “Bangsa Sendiri”

Meng-adil-i Sejarah 1965 – 3. Hilangnya Jiwa-jiwa Revolusioner

Meng-adil-i Sejarah 1965 – Penutup

About these ads

About Galery ilmiah

jangan pernah takut akan tantangan, sesungghnya tantangan itu sendiri adalah jembatan yang akan mengantarkan dirimu kedalam suatu mahakarya yang indah.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s